Makelar Jabatan Bergerilya

Makelar Jabatan Bergerilya
*Jelang Mutasi Episode Kedua
Lumajang, Memo
Rencana ditetapkannya mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemkab Lumjang untuk episode kedua, ternyata dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan. Oknum yang bertindak sebagai makelar jabatan ini, mulai bergerilya untuk mencari sasaran.
Oknum ini mengaku mempunyai akses langsung dengan pengambil keputusan dan bisa menempatkan orang yang didekati dengan iming-iming posisi atau jabatan tertentu. Tapi, atas perannya untuk memuluskan janji manis itu, oknum tersebut meminta imbalan berupa kompensasi dana dalam jumlah tertentu yang harus disediakan.
Dalam aksinya, makelar jabatan ini tak segan menghubungi pejabat tertentu, khususnya mereka yang diprediksi bakal masuk gerbong mutasi episode dua yang sejak jauh hari direncanakan bakal ditetapkan Bupati Lumajang.
Menurut keterangan sumber yang berhasil dihimpun, beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang mengaku sempat memperoleh telepon dari seseorang ke kantornya. Tak hanya itu saja, malah oknum makelar jabatan itu juga tak segan untuk menghubungi telepon seluler pejabat yang diincar.
Kepada mereka, makelar jabatan tersebut mengatakan bahwa dirinya bisa menempati posisi yang aman dan lebih nyaman. Namun, harus ada kompensasi tertentu berupa dana. “Memang ada yang telepon ke saya, katanya bisa mencarikan posisi yang aman,” demikian ungkap sumber pejabat di lingkungan Pemkab yang enggan disebutkan namanya.
Terkait adanya aksi makelar jabatan ini, belakangan mulai menimbulkan keluhan tersendiri di lingkungan pejabat Pemkab. Terkait hal ini, Kabag Humas Drs Isnugroho ketika dikonfirmasi wartawan mengakuinya.
“Sejumlah pejabat memang sempat menerima telepon dari oknum-oknum tertentu untuk mengamankan posisinya. Oknum tidak bertanggung jawab ini sengaja beroperasi, memanfaatkan rencana mutasi yang akan berlangsung waktu dekat,” kata Kabag Humas kepada wartawan.
Leih jauh dikatakan oleh Isnugroho, Pemkab tidak pernah menghubungi para pejabat untuk menduduki jabatan tertentu. Apalagi, hal itu dilakukan dengan imblan kompensasi dana dalam jumlah tertentu.
“Pemkab tidak pernah melakukan dan hal itu tidak benar sama sekali,” tegas Isnugroho. Untuk itu, kalau memang ada pejabat yang memperoleh telepon tersebut, hendaknya dianggap angin lalu saja. “Telepon dari seseorang yang mengaku-aku bisa mempromosikan jabatan tertentu, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Untuk itu, sambung Kabag Humas, agar tidak terus menimbulkan keresahan di kalangan internal, Pemkab akan mengirimkan surat klarifikasi mengenai hal tersebut kepada seluruh pimpinan Satker (Satuan Kerja). Khususnya, di lingkungan Pemkab sendiri. “Pemkab memang akan mengirimkan surat untuk meluruskan pengaduan dan keluhan terkait aksi oknum yang tidak bertanggungjawab ini,” beber Isnugroho.
Sementara itu, Bupati DR Sjahrazad Masdar, MA menanggapi keberadaan makelar jabatan ini dengan mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanski berat jika terbukti bahwa oknum itu berasal dari kalangan PNS. “Sanksi berat akan langsung saya jatuhkan kalau memang oknum itu terbukti berasal dari unsur PNS,” tegas Bupati.
Kalau memang pelakunya dari PNS maka yang bersangkutan terindikasi telah sering melakukan modus tersebut. Sanksi ini, sudah tidak pandang bulu baik kepada orang yang mengaku dekat dengan pejabat maupun masih punya hubungan saudara.
“Kalau sampai ketahuan pelakunya dari oknum PNS, maka langsung saya copot walaupun yang bersangkutan masih punya hubungan saudara dan dikenal dekat dengan pejabat lain,” ancam Bupati Masdar. (dhi)